BOGOR (BJN) - Kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin memprihatinkan belakangan ini telah mengundang perhatian dari para alumni Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada Selasa, 27 Agustus 2024, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni (DPP HA) IPB menyampaikan pernyataan sikap mereka di Gedung Alumni IPB Kota Bogor.
Ketua Umum DPP HA IPB University, Walneg S. Jas, menilai bahwa demokrasi di Indonesia cenderung mengalami kemunduran akibat adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola negara yang bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa.
"DPP HA IPB sangat menyayangkan situasi ini, terutama melihat indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian elite politik. Beberapa di antaranya memaksakan kehendak pribadi atau kelompok dengan cara mengintervensi hukum dan kewenangan lembaga lain, bahkan menolak keputusan lembaga yudikatif yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa," kata Walneg.
Ia juga menyoroti kecenderungan pengambilan keputusan strategis negara yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi rakyat, yang sering kali memicu kontroversi, kemarahan publik, hingga aksi demonstrasi.
Atas dasar berbagai masalah ini, DPP HA IPB meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
"Kami mengimbau agar Presiden kembali ke jalan kepemimpinan bangsa yang berlandaskan konstitusi, menjunjung tinggi integritas, menaati hukum yang berlaku, dan berorientasi pada aspirasi serta kepentingan rakyat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945," tambah Walneg.
Para alumni IPB juga berharap Presiden Jokowi tidak membuat keputusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan penolakan publik. Sebaliknya, Walneg mendorong agar Jokowi mempersiapkan masa akhir kepemimpinannya dengan memberi teladan dan meninggalkan warisan yang baik bagi sejarah bangsa.
"Kami berharap masa jabatan Presiden diakhiri dengan husnul khotimah dalam menjalankan tugas kenegaraannya," ujar Walneg.
Selain itu, DPP HA IPB juga mengimbau Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendukung pola kepemimpinan yang modern, profesional, dan partisipatif, demi mencegah terjadinya konflik kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Walneg juga mengajak seluruh alumni IPB yang saat ini memegang amanah di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar senantiasa berpegang teguh pada integritas dan mengamalkan nilai-nilai positif dari almamater.
"Kami mendorong para alumni untuk menjadi inspirasi bagi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia," tegas Walneg.
DPP HA IPB juga mengajak masyarakat luas untuk terus mengawal dan mengkritisi arah kebijakan pemerintahan secara objektif dan kondusif, serta memastikan lembaga DPR RI selalu mendengar aspirasi rakyat.
Berikut adalah lima pernyataan sikap dan imbauan yang disampaikan oleh pengurus DPP HA IPB:
1. *Menghentikan Penyalahgunaan Wewenang*: Menuntut dihentikannya segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh elit bangsa, dan mengajak untuk kembali kepada kepemimpinan yang berlandaskan konstitusi, integritas, dan hukum yang berlaku.
2. *Menyiapkan Masa Akhir Kepemimpinan dengan Baik*: Mendorong Presiden RI untuk mempersiapkan masa akhir kepemimpinannya dengan meninggalkan warisan yang baik, serta menghindari pengambilan keputusan strategis yang berpotensi memicu kontroversi dan penolakan masyarakat.
3. *Mendukung Kepemimpinan Modern dan Partisipatif*: Mendukung kepemimpinan yang profesional dan partisipatif dari Presiden Terpilih, agar Indonesia terbebas dari konflik kepentingan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
4. *Mengawal Kebijakan Pemerintah*: Mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah secara objektif, serta mengawal lembaga DPR RI agar senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat.
5. *Menjaga Integritas Alumni*: Mengimbau alumni IPB yang memegang amanah di berbagai lembaga pemerintahan agar senantiasa menjaga integritas, bersikap amanah, dan menjadi inspirasi positif bagi kemajuan bangsa.
Redaksi : Novel Ruchyadi
