BOGOR (BJN) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah stunting dengan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kecamatan dan Kelurahan.
Bertempat di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, rapat tersebut memaparkan data terbaru terkait tiga indikator utama yang menjadi fokus penanganan stunting di Kota Bogor, yaitu wasting, underweight, dan stunting (WUS) di tiap wilayah.
Ketiga indikator ini merupakan tanda kondisi gizi buruk pada anak. Wasting adalah kondisi berat badan anak yang lebih rendah dibanding tinggi badannya, underweight adalah kondisi berat badan anak lebih rendah dibanding usianya, dan stunting adalah kondisi pertumbuhan anak terhambat sehingga tinggi badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya.
Dalam pemaparan data dari masing-masing kecamatan, terlihat adanya perbedaan progres dalam penurunan angka WUS di beberapa kelurahan. Pemaparan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani WUS di setiap wilayah serta untuk merencanakan intervensi lebih lanjut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, dalam sambutannya menekankan bahwa target yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat sangat menantang. Provinsi meminta penurunan stunting sebanyak 5 digit dalam kurun waktu enam bulan, dari 18 persen menjadi 15 persen. Ini merupakan target ambisius yang memerlukan upaya intensif dan kolaborasi kuat di semua lini pemerintahan dan masyarakat.
“Kita diminta menurunkan stunting dari 18 persen menjadi 15 persen. Ini adalah penurunan luar biasa yang harus kita lakukan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, kita harus mengejar golden period dengan memastikan penurunan WUS terdata secara lengkap,” ujar Syarifah, Senin 30/9/2024.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Bogor akan menggunakan pendekatan 'by name by address' untuk menangani kasus WUS secara lebih detail.
Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa mengetahui nama-nama anak yang mengalami WUS dan mengidentifikasi siapa saja yang belum mendapatkan intervensi.
Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi setiap anak, sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran.
“Melalui sistem by name by address, kita bisa tahu nama anak yang berulang kali dibahas dan kondisi mereka secara lebih rinci. Dengan begitu, kita bisa lebih cepat mengetahui masalah apa yang terjadi, misalnya masalah pengasuhan atau kesehatan, dan kemudian memberikan intervensi yang diperlukan,” jelas Syarifah.
Syarifah juga menyoroti pentingnya keakuratan data pengukuran dalam upaya penurunan WUS. Ia meminta agar seluruh pihak, termasuk puskesmas, kelurahan, dan posyandu, memberikan perhatian penuh terhadap proses pengukuran dan pendataan di lapangan.
Menurutnya, keakuratan data ini sangat penting agar intervensi yang dilakukan dapat efektif dan tepat sasaran.
“Data pengukuran sangat penting dalam memastikan kita memiliki informasi yang akurat. Saya mohon agar dari puskesmas, kelurahan, hingga posyandu memastikan bahwa pengukuran dilakukan dengan benar, sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid dan bisa bekerja lebih efektif dalam menurunkan angka WUS,” tegas Syarifah.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk memfokuskan penurunan stunting di Kota Bogor. Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang terus dilakukan, serta kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pihak kesehatan, dan masyarakat, target penurunan stunting yang ambisius di Kota Bogor diharapkan bisa tercapai.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Anas Rasmana, serta Camat Bogor Timur, Camat Bogor Selatan, dan seluruh lurah dari kedua kecamatan.(Muslih)
Redaksi. : Novel Ruchyadi
