Pemkot Tangsel Bantah Narasi “Kota Autopilot” di Tengah Pesatnya Pembangunan

TANGERANG SELATAN – Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan masifnya pembangunan properti di Tangerang Selatan (Tangsel) belakangan ini memicu diskusi publik, termasuk munculnya narasi “Kota Autopilot”. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel bersama sejumlah pengamat kebijakan publik menepis tudingan bahwa roda pemerintahan berjalan tanpa kendali.

Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Winarko, menegaskan bahwa istilah “Kota Autopilot” tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, Pemkot Tangsel justru terbukti aktif menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan di tengah dominasi peran pengembang properti di wilayah tersebut.

“Sebutan ‘Kota Autopilot’ itu tidak berdasar. Pemkot Tangsel justru menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal dan menata agar perkembangan kota tetap berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yanuar, Rabu (11/11/2026).

Yanuar menilai, Pemkot Tangsel telah berhasil memosisikan diri sebagai “perekat sosial” di tengah kompleksitas kota satelit. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antara kawasan hunian privat (gated communities) dengan perkampungan tradisional melalui penataan infrastruktur dasar serta evaluasi transportasi publik.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menjelaskan bahwa roda pemerintahan di Tangsel dijalankan melalui sistem dan mekanisme yang jelas, bukan bergantung pada individu.

“Pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi. Kami memastikan kesinambungan pelayanan publik tetap menjadi prioritas mutlak, tanpa terpengaruh dinamika politik,” tegas Asep.

Meski demikian, Asep tidak menampik bahwa sebagai kota yang terus berkembang, Tangsel masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia memastikan pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.

“Kami tidak mengeklaim seluruh persoalan telah selesai. Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki hal-hal yang belum optimal demi memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Asep menyatakan bahwa Pemkot Tangsel senantiasa terbuka terhadap pengawasan publik. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan komunitas urban untuk berkolaborasi dalam membangun Tangsel agar menjadi kota yang lebih layak huni, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pos terkait