JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Kabar pengunduran diri ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Meski demikian, hingga Rabu malam, belum ada keterangan resmi yang dirilis oleh pihak Istana Kepresidenan maupun Kementerian Sekretariat Negara terkait penyerahan surat tersebut. Secara administratif, proses ini masih memerlukan tindak lanjut sesuai prosedur ketatanegaraan.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) yang berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran dilaporkan telah menyampaikan niatnya untuk mundur secara lisan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya membenarkan adanya keinginan tersebut dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keputusan Gibran.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi terkait pengunduran diri tersebut hingga Rabu siang. Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pengajuan mundur kepada Presiden tidak secara otomatis mengosongkan jabatan Wakil Presiden tanpa melalui prosedur konstitusional yang berlaku.
Latar Belakang Polemik Hukum
Kabar pengunduran diri ini mencuat di tengah tekanan politik pasca-dua putusan lembaga peradilan tinggi. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen ijazah atau kelulusan luar negeri Gibran.
Situasi semakin memanas setelah Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi gugatan warga negara yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut memicu dorongan dari sejumlah anggota DPR untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan.
Mekanisme Pengisian Jabatan
Merujuk pada Pasal 8 UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilu ulang. Presiden diwajibkan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih salah satu calon guna mengisi sisa masa jabatan hingga 2029.
