JAKARTA – Para pekerja yang tidak memiliki rekening bank kini tengah menanti kepastian mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan petunjuk teknis resmi terkait prosedur pencairan dana bagi kelompok tersebut.
Program BSU 2026 dirancang untuk memberikan dukungan finansial dengan total nilai Rp900 ribu bagi setiap penerima. Bantuan tersebut direncanakan cair melalui skema Rp300 ribu per bulan selama periode Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Ketidakpastian mengenai metode pengambilan dana bagi pekerja tanpa rekening bank mulai memicu pertanyaan di lapangan. Meskipun pada program BSU sebelumnya PT Pos Indonesia dilibatkan sebagai jalur penyaluran, pemerintah menegaskan bahwa skema tahun-tahun sebelumnya tidak otomatis berlaku kembali untuk program tahun 2026.
Terkait hal tersebut, para pekerja diimbau untuk bersabar dan memantau kanal informasi resmi, seperti laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain itu, pekerja diminta melakukan pengecekan status penerima secara berkala setelah layanan khusus BSU 2026 resmi dirilis oleh pemerintah.
Di sisi lain, otoritas terkait memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program BSU 2026. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada tautan atau pesan singkat yang menjanjikan pencairan bantuan tanpa konfirmasi resmi dari pemerintah.
Pekerja juga diimbau untuk tidak memberikan data sensitif, seperti kode OTP atau kata sandi, serta tidak melakukan pembayaran biaya administrasi apa pun kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengklaim sebagai perwakilan program BSU 2026.
