BOGOR (BJN) - Kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin memprihatinkan belakangan ini telah mengundang perhatian dari para alumni Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada Selasa, 27 Agustus 2024, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni (DPP HA) IPB menyampaikan pernyataan sikap mereka di Gedung Alumni IPB Kota Bogor.
Ketua Umum DPP HA IPB University, Walneg S. Jas, menilai bahwa demokrasi di Indonesia cenderung mengalami kemunduran akibat adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola negara yang bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa.
"DPP HA IPB sangat menyayangkan situasi ini, terutama melihat indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian elite politik. Beberapa di antaranya memaksakan kehendak pribadi atau kelompok dengan cara mengintervensi hukum dan kewenangan lembaga lain, bahkan menolak keputusan lembaga yudikatif yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa," kata Walneg.
Ia juga menyoroti kecenderungan pengambilan keputusan strategis negara yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi rakyat, yang sering kali memicu kontroversi, kemarahan publik, hingga aksi demonstrasi.
Kabar Duka: Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Wafat Senin, 2 Maret 2026
Atas dasar berbagai masalah ini, DPP HA IPB meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
"Kami mengimbau agar Presiden kembali ke jalan kepemimpinan bangsa yang berlandaskan konstitusi, menjunjung tinggi integritas, menaati hukum yang berlaku, dan berorientasi pada aspirasi serta kepentingan rakyat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945," tambah Walneg.
Para alumni IPB juga berharap Presiden Jokowi tidak membuat keputusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan penolakan publik. Sebaliknya, Walneg mendorong agar Jokowi mempersiapkan masa akhir kepemimpinannya dengan memberi teladan dan meninggalkan warisan yang baik bagi sejarah bangsa.
