JAKARTA (BJN) - Dalam medan perang, musuh yang paling berbahaya adalah yang tak terlihat. Di Indonesia, selama puluhan tahun, musuh itu merajalela di urat nadi pangan kita: sebuah jaringan oligarki dan mafia perdagangan yang membelit sektor ayam, telur, sayur, hingga daging sapi.
Praktik para mafia ini—mulai dari kartel harga, dominasi distribusi, hingga manipulasi kelangkaan—bukan lagi sekadar pelanggaran pasar, melainkan serangan diam-diam yang menggerogoti daya beli rakyat dan memperparah gizi buruk pada generasi mendatang.
Menyikapi ancaman sistemik ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi kaum skeptis, ini mungkin terlihat sebagai sekadar program bantuan sosial biasa. Namun, jika dibedah melalui kacamata strategi militer, MBG adalah sebuah "Total War"—serangan frontal yang terencana dan multidimensi untuk merebut kembali kedaulatan pangan dari tangan para spekulan.
Strategi Disrupsi: Memutus Logistik Musuh
Sebelum MBG dilancarkan, medan tempur pangan kita berada dalam kondisi kritis. Data tahun 2022 menunjukkan 32% anak Indonesia menderita anemia dan 58% memiliki pola makan tidak sehat.
Di balik krisis gizi ini, terdapat masalah struktural: rakyat, baik sebagai produsen maupun konsumen, terjepit oleh tengkulak yang mengendalikan harga dari hulu ke hilir.
Strategi militer MBG tidak sekadar reaktif, melainkan ofensif dengan membangun infrastruktur tandingan yang melakukan disrupsi pasar.
1. Pangkalan Logistik Gizi (SPPG) sebagai Benteng Pertahanan
