JAKARTA – Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Yohanes Handoyo Budhisedjati, menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Dukungan ini disampaikan menyusul pernyataan resmi Presiden pada Minggu, 31 Agustus 2025, yang menegaskan langkah-langkah konkret dalam menanggapi tuntutan publik.
Dalam keterangan persnya, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas. "Langkah tegas yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka (anggota bermasalah-red) masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI," ungkap Presiden. Selain itu, Presiden juga menyampaikan adanya pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Presiden juga menegaskan pentingnya menghormati aspirasi murni masyarakat dan kebebasan berpendapat, namun di sisi lain, ia memerintahkan aparat untuk bertindak tegas terhadap tindakan anarkis. "Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
FORMAS: Keputusan Serius Pemerintah Wujudkan Aspirasi Rakyat
Menanggapi pernyataan Presiden, Yohanes Handoyo Budhisedjati menilai langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat. "Kami melihat Presiden Prabowo telah mengambil langkah yang tepat dan tegas. Ini adalah bukti bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat," ujar Handoyo.
Handoyo menambahkan, Presiden Prabowo juga sudah memerintahkan seluruh Kementerian dan Lembaga Negara untuk membuka akses komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat. "Ini keputusan serius pemerintah dan merupakan hasil positif dari penyampaian aspirasi yang sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat selama ini," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa langkah ini menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan aspirasi rakyat. "Bukan sekadar janji, tapi tindakan nyata. Kami percaya, dengan kolaborasi dan transparansi, pemerintah dan rakyat bisa bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik," tambahnya.
Langkah ini adalah sebuah sinyal kuat dari pemerintah. Di era digital ini, keterbukaan informasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka akses seluas-luasnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa transparansi adalah fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi pengingat bagi para penyelenggara negara bahwa mereka harus patuh pada hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.
