BOGOR (BJN) - Ketua Komisi IV Anggota DPRD Kabupaten Bogor H. Wasto Sumarno, S.Hut., M.Pd bersama Dengan Camat Dramaga Atep S, Sumaryo Turun langsung Meninjau kondisi ruas jalan rusak, yang menghubungkan antara dua kecamatan, yaitu Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, dan Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pada hari Senin 2/2/2026
Dalam kegiatan Peninjauan dilakukan, banyaknya keluhan keluhan dari warga, terkait kerusakan jalan yang dinilai membahayakan keselamatan untuk pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD dan pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus ingin memastikan kondisi infrastruktur jalan yang rusak
H. Wasto Ketua komisi IV Anggota DPRD kabupaten Bogor menyampaikan sangat mengapresiasi kepada warga, yang telah aktif menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah daerah.
“Kami dari DPRD bersama Pak Camat dan jajaran pemerintah daerah melalui DPUPR mengucapkan terima kasih atas perhatian dan aspirasi masyarakat. Masukan ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar H. Wasto.
Ia menegaskan bahwa ruas jalan Ciherang Cutak–Ciherang Kidul telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor dan masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun 2026, dengan rencana penanganan sepanjang kurang lebih 2,1 kilometer melalui betonisasi.
“Insya Allah, berdasarkan nomenklatur dan data yang ada, ruas jalan ini diprioritaskan tahun ini. Memang terdapat tahapan yang harus dilalui, mulai dari administrasi, perencanaan teknis hingga proses lelang. Namun yang jelas, Bupati Bogor sudah memberikan atensi khusus terhadap jalan ini,” jelasnya.
Terkait lambatnya penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah, H. Wasto mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama. Menurutnya pemerintah daerah harus membagi anggaran secara profesional ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Anggaran kita terbatas dan harus dibagi untuk banyak kebutuhan. Semua infrastruktur di anggap prioritas, sehingga dibutuhkan kelegowoan bersama. Namun demikian aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya.
