JAKARTA (BJN) - Dinamika global di ruang siber kembali menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan. Insiden dugaan sabotase siber terhadap infrastruktur internet Iran menjadi pengingat nyata bahwa ancaman digital telah berevolusi dari sekadar gangguan teknis menjadi instrumen strategis dalam konflik geopolitik modern.
Peristiwa tersebut, sebagaimana disorot dalam pemberitaan CNN Indonesia 26/4/2026, dengan judul "Sabotase Siber di Iran, Pakar Singgung Bom Waktu Internet RI & RUU KKS", menyajikan analisis yang patut dicermati. Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, menyoroti modus serangan yang memanfaatkan potensi backdoor maupun botnet yang dapat tertanam dalam perangkat jaringan sejak rantai pasok dan diaktifkan pada momen kritis. Analisis ini mengingatkan bahwa kerentanan serupa dapat menjadi risiko bagi negara mana pun, termasuk Indonesia, yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap Produk dengan Elemen Digital (PDED) impor yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan nasional, terlepas apapun merek atau negara asal perangkat tersebut.
Ia mengingatkan bahwa insiden tersebut merupakan wake-up call yang nyata bagi Indonesia, serta menekankan pentingnya audit keamanan siber secara menyeluruh dan deteksi anomali secara proaktif guna mengantisipasi potensi ancaman tersembunyi pada sistem kritikal nasional.
Menanggapi hal tersebut, Ir. Soegiharto Santoso, SH (Hoky), Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS serta Sekretaris Jenderal PERATIN, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengabaikan potensi ancaman serupa.
“Apa yang terjadi di Iran benar merupakan wake-up call bagi kita semua. Ketergantungan terhadap perangkat impor tanpa pengawasan dan audit yang memadai dapat membuka celah serius terhadap keamanan nasional. Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kedaulatan digital bangsa,” tegas Hoky.
Seiring percepatan transformasi digital nasional, lanskap ancaman siber juga mengalami evolusi signifikan. Serangan tidak lagi terbatas pada ransomware atau phishing, tetapi telah memanfaatkan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) untuk meningkatkan efektivitas penetrasi dan manipulasi.
Target utama kini bergeser ke Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK) meliputi sektor energi, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, hingga sistem keuangan yang menopang hajat hidup masyarakat. Gangguan terhadap sektor ini berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas nasional dan keselamatan publik.
“Tanpa landasan hukum yang kuat, akselerasi ekonomi digital Indonesia akan terus dibayangi risiko asimetris yang besar. Kehadiran RUU KKS adalah kebutuhan strategis yang tidak bisa ditawar,” tegas Hoky.
Urgensi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)
Dalam menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, keberadaan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) menjadi semakin mendesak dan strategis. Regulasi ini dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pertahanan siber nasional yang terintegrasi, adaptif, dan berdaulat.
