JAKARTA (BJN) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia perlu dievaluasi secara total, melihat makin mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini berujung pada praktık politik semakin kurang inklusif.
"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," demikian dikatakan Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria, SP., M.Si dalam siaran tertulisnya kepada media pada Diskusi Politik Bertema "Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal", Jum,at malam 5/7/2024, di-Jakarta.
Menurut Arif, sistem politik saat ini di Indonesia semakin bias hanya untuk mereka yang berduit saja karena demokrasi yang semakin mahal. Selain itu pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics.
"Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang," kata Arif.
Dirinya mengkhawatirkan, akan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.
"Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis, hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," terang Arif.
Menurut Arif yang juga Rektor IPB, keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.
