JAKARTA – Pemerintah Indonesia memproyeksikan alokasi insentif pajak sebesar Rp632 triliun pada tahun 2027. Angka tersebut setara dengan 2,26% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa kebijakan relaksasi fiskal ini dilakukan melalui mekanisme pengurangan atau pembebasan pajak. Langkah tersebut diambil guna mendukung rumah tangga, UMKM, sektor usaha, hingga investasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Insentif pajak ini bertujuan mendukung rumah tangga, UMKM, sektor usaha, dan investasi guna menjaga daya beli serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional,” ujar Suahasil dalam agenda Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta.
Berdasarkan estimasi pemerintah, sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan akan menjadi penerima manfaat terbesar. Proyeksi ini melanjutkan tren kebijakan tahun 2026, di mana belanja insentif pajak tercatat sebesar Rp576,4 triliun atau 2,24% dari PDB.
Merujuk pada realisasi tahun 2026, sektor manufaktur menjadi penyerap insentif terbesar dengan nilai Rp137,2 triliun, disusul sektor pertanian sebesar Rp60,5 triliun, dan sektor perdagangan sebesar Rp55,3 triliun.
Adapun instrumen insentif yang diberikan pemerintah mencakup tax holiday bagi industri pionir di sektor pengolahan, fasilitas tarif efektif PPN, pembebasan PPh atas dividen, hingga PPN tidak dipungut atas jasa angkutan umum. Selain itu, fasilitas PPh final untuk pengalihan tanah/bangunan serta jasa konstruksi juga tetap dipertahankan.
Suahasil menegaskan bahwa dukungan perpajakan ini akan terus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor guna memperkuat produktivitas serta meningkatkan daya saing dunia usaha secara keseluruhan.
