Penulis : Dr. Reinhard Tololiu - Kajari Tomohon"Darah adalah darah, dan tangis adalah tangis, tak ada pemeran pengganti yang akan menanggung sakitmu."_
— Dee Lestari, Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh
JAKARTA (BJN) - Penghentian layanan transfusi darah sementara karena masalah perizinan administrasi, bukanlah sekadar masalah birokrasi biasa. Ini adalah sebuah benturan mendasar antara idealisme kemanusiaan dan realitas hukum modern.
Peristiwa ini, yang tentu saja disayangkan, membuka ruang diskusi penting tentang bagaimana kita menempatkan "niat baik" dalam konteks "keselamatan publik" yang tak bisa ditawar.
Dalam pandangan umum, PMI seringkali ditempatkan pada posisi moral yang sangat luhur, sebuah organisasi yang digerakkan oleh altruisme, di mana para relawannya adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Namun, dalam era modern ini, dibutuhkan pemahaman melalui lensa Michel Foucault tentang biopolitics atau biopolitik untuk memahami realitas yang sebenarnya. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan negara modern tidak lagi hanya tentang wilayah, tetapi tentang pengelolaan kehidupan biologis penduduknya, kekuasaan untuk "membuat hidup".
Darah, dalam perspektif biopolitik, bukan hanya sekadar simbol persaudaraan. Ia adalah materi biologis yang berpotensi menjadi pembawa penyakit mematikan seperti HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati.
