JAKARTA (BJN) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) sekaligus Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Ir. Soegiharto Santoso, S.H., secara resmi menyampaikan permohonan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan oknum penyidik Polri dalam penanganan dua laporan polisi yang berujung pada penghentian penyelidikan (SP3) secara tidak proporsional.
Permohonan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 117/DPP-APKOMINDO/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025, yang merupakan eskalasi dari surat pengaduan sebelumnya, Nomor 001/DPP-SPRI/I/2025 tertanggal 5 Januari 2025. Faktanya hingga telah satu tahun berlalu, pengaduan tersebut belum memperoleh penyelesaian yang bersifat substantif.
Surat tersebut juga dilengkapi dengan fotokopi bukti tanda terima Surat Pengaduan Nomor 08-A/DPP-APKOMINDO/VII/2018 yang telah diterima oleh Setum Polri sejak 16 Juli 2018, dengan tembusan kepada Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, dan Kadiv Propam Polri. Namun demikian, hingga telah lebih dari 7 tahun belum terdapat tindak lanjut yang jelas atas pengaduan tersebut.
Lebih jauh, surat pengaduan Nomor 08-A/DPP-APKOMINDO/VII/2018 tersebut juga dahulu telah disampaikan dan diterima oleh berbagai lembaga negara, antara lain Komisi III DPR RI tercatat dengan nomor agenda: 005618, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahkamah Agung RI, Ombudsman RI, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Komnas HAM RI, Kompolnas RI, Kabareskrim Polri, serta Karowassidik Bareskrim Polri.
Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, advokat, wartawan, serta pimpinan organisasi nasional, Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky menilai bahwa peran pengawasan Komisi III DPR RI di bidang hukum dan hak asasi manusia menjadi sangat krusial, guna memastikan akuntabilitas penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
